Sultan Buton Kirim Maklumat ke Presiden Prabowo: Tuntut Keadilan Lokasi Industri Aspal

BAUBAU – Pihak Kesultanan Buton secara resmi melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai pusat industri hilirisasi aspal Buton.

Juru Bicara Lembaga Adat Kesultanan Buton, Arman Manila, menegaskan bahwa penempatan industri pengolahan di luar tanah Buton sangat melukai rasa keadilan masyarakat lokal. Menurutnya, kebijakan ini tidak sejalan dengan janji yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo, yang sebelumnya berkomitmen menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal nasional.

Menagih Janji dan Asas Keadilan

Masyarakat Buton merasa ada ketimpangan dalam pembagian Proyek Strategis Nasional (PSN) kali ini. Dari daftar 13 proyek hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, hampir seluruh industri pengolahan mineral dibangun di daerah penghasilnya masing-masing.

Sebagai contoh:

• Nikel tetap dipusatkan di Morowali (Sulawesi Tengah).
• Tembaga diproses di Gresik (Jawa Timur).
• Pengolahan Pala dipusatkan di Maluku.

Namun, untuk Aspal Buton, pusat produksinya justru direncanakan akan dibangun di Karawang, bukan di tanah asalnya, Sulawesi Tenggara.

Dampak Ekonomi Bagi Warga Lokal

Arman Manila menjelaskan bahwa jika pusat industri tetap dibangun di luar daerah, masyarakat Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

“Apabila industri tersebut didirikan di Buton, warga setempat bisa terserap menjadi tenaga kerja dan roda ekonomi daerah akan berputar lebih kencang. Kami menuntut hak kami sebagai daerah penghasil,” tegas Arman.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, Kesultanan Buton tengah menyusun agenda untuk melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo di Jakarta. Mereka berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang lokasi proyek tersebut demi memastikan asas keadilan ekonomi bagi masyarakat adat dan penduduk Sulawesi Tenggara terpenuhi secara utuh.

Masyarakat Buton berharap melalui surat ini, Presiden Prabowo dapat mendengar aspirasi mereka dan mengembalikan pusat hilirisasi aspal ke Pulau Buton, sebagaimana impian lama untuk menjadikan aspal lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.